Nusantara menghadapi ancaman yang semakin kompleks, baik dari aspek geologis maupun demografis. Posisi Indonesia di kawasan cincin api dunia menyimpan risiko bencana alam yang tinggi, sementara dinamika demografi—ledakan penduduk usia produktif, urbanisasi, hingga ketimpangan sosial—menuntut pengelolaan yang cermat dan berkelanjutan. Dalam situasi demikian, kebutuhan akan pemimpin yang mampu menjaga stabilitas nasional sekaligus membawa arah perubahan menjadi sebuah keniscayaan.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dengan Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) sebagai fondasi ideologis, sejak awal menegaskan cita-cita besar untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridai Allah SWT. NDP tidak hanya menjadi simbol, tetapi menjadi semangat perjuangan dan pedoman berpikir kader HMI dalam membaca realitas sosial, politik, dan kebangsaan.
Namun, realitas hari ini menghadapkan kader HMI pada sebuah paradoks yang tidak sederhana. Di satu sisi, NDP menempatkan kapitalisme sebagai sistem yang bermasalah, bahkan dipandang sebagai seburuk-buruknya perbuatan karena menjadikan materi sebagai pusat orientasi hidup, yang dalam perspektif teologis dapat bermuara pada praktik kesyirikan. Di sisi lain, struktur kekuasaan modern—baik politik maupun ekonomi—nyaris tidak terlepas dari mekanisme kapitalisme dan politik transaksional.
Pertanyaannya kemudian, bagaimana kader HMI harus bersikap? Menjauh sepenuhnya dari realitas kekuasaan, atau justru masuk ke dalamnya dengan segala risikonya?
Di sinilah tantangan intelektual dan moral kader HMI diuji. Perubahan besar tidak lahir dari ruang hampa. Untuk mengubah keadaan, diperlukan kekuasaan. Dan dalam sistem yang berlaku hari ini, kekuasaan sering kali hanya dapat diraih dengan menempuh jalan yang sarat dengan kompromi, termasuk berhadapan dengan logika kapitalisme dan politik transaksional.
Namun, menempuh jalan tersebut bukan berarti tunduk sepenuhnya pada nilai-nilai yang bertentangan dengan NDP. Justru di sinilah letak peran strategis kader HMI: memasuki arena kekuasaan dengan kesadaran ideologis, menjaga nilai sebagai kompas moral, dan menjadikan NDP sebagai alat kontrol diri agar tidak larut dalam pragmatisme yang membutakan nurani.
NDP harus dipahami bukan sebagai dogma yang menjauhkan kader dari realitas, melainkan sebagai kerangka etik yang membimbing langkah di tengah kompleksitas zaman. Kader HMI dituntut untuk cerdas membaca perubahan, berani mengambil risiko politik, namun tetap teguh menjadikan nilai keadilan, kejujuran, dan keberpihakan kepada umat sebagai tujuan akhir perjuangan.
Pada akhirnya, tantangan Nusantara yang semakin kompleks hanya dapat dijawab oleh pemimpin yang tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga kokoh secara moral. Dan di tengah paradoks kapitalisme kekuasaan, HMI memiliki tanggung jawab historis untuk melahirkan pemimpin yang mampu menaklukkan sistem tanpa kehilangan nilai.