Oleh:Sulhan
Integrasi antara masyarakat industri, agraris, dan generasi digital saat ini menuntut peran pemerintah yang kuat dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi global dengan kedaulatan nasional.
Kita harus menyadari bahwa teknologi digital bersifat tanpa batas dan sering kali digerakkan oleh kepentingan ekonomi negara-negara besar. Jika tidak dikelola dengan kebijakan yang tepat, digitalisasi hanya akan menciptakan ketergantungan baru.
Belajar dari sejarah Politik Etis, kunci utama menghadapi dominasi ini adalah melalui pendidikan dan akses literasi. Di era sekarang, "akses" bukan lagi sekadar duduk di bangku sekolah, melainkan kemampuan masyarakat untuk menguasai teknologi agar tidak hanya menjadi konsumen dalam sirkuit ekonomi global.
Namun, tantangan terbesar bagi generasi digital saat ini bukan hanya soal persaingan ekonomi, melainkan eskalasi ancaman nyata seperti judi online, kejahatan siber, dan kebocoran data nasional. Masalah ini membuktikan bahwa tanpa ketahanan siber yang kokoh, kedaulatan negara dan privasi warga negara berada dalam risiko besar.
Oleh karena itu, digitalisasi tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa aturan (liar); pemerintah harus hadir sebagai regulator yang memastikan ekosistem digital tetap aman dan beretika, guna melindungi masyarakat dari dampak negatif teknologi yang tidak terbatas tersebut.
Pada akhirnya, visi Masyarakat 5.0 menawarkan solusi dengan menempatkan manusia sebagai pusat dari teknologi (human-centered). Meski indeks demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki catatan atau "cacat", pemanfaatan AI dan teknologi cerdas justru harus menjadi alat untuk memperbaiki transparansi dan partisipasi publik.
Demokrasi di era digital bukan hanya tentang memindahkan kotak suara ke sistem elektronik, melainkan membangun kesadaran kolektif generasi muda sebagai agen perubahan. Dengan kolaborasi antara kebijakan pemerintah yang protektif dan masyarakat yang literat, kita dapat mengubah risiko disinformasi menjadi kekuatan demokrasi yang lebih inklusif, aman, dan transparan