Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu daerah agraris di Jawa Timur dengan sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Berdasarkan data, luas lahan pertanian di wilayah ini mencapai sekitar 72.406,68 hektare atau setara dengan 41,83 persen dari total luas wilayah kabupaten. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 38.269 hektare yang memiliki sistem irigasi. Artinya, sebagian besar lahan pertanian lainnya masih sangat tergantung pada curah hujan sebagai sumber air utama.
Di balik potensi besar sektor pertanian tersebut, terdapat kelompok petani yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Mereka adalah petani yang hanya mengandalkan hujan sebagai sumber air untuk bertani atau yang biasa dikenal sebagai petani tadah hujan.
Petani tadah hujan hidup dalam kondisi yang serba tidak pasti. Ketergantungan penuh pada hujan membuat mereka sangat rentan terhadap perubahan iklim dan pola cuaca yang semakin sulit diprediksi. Dalam beberapa tahun terakhir, musim hujan yang tidak menentu kerap menyebabkan kegagalan panen akibat kurangnya air atau justru terlalu banyak air dalam waktu singkat. Di sisi lain, saat musim kemarau tiba, tanah menjadi sangat kering hingga retak, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan budidaya apapun.
Sebagian petani mencoba bertahan dengan menanam jagung atau sayuran setelah musim tanam padi. Namun, hasilnya tidak selalu memuaskan. Keterbatasan akses terhadap air membuat tanaman tumbuh tidak optimal, bahkan dalam banyak kasus gagal panen karena kekeringan yang berkepanjangan.
Ketidakpastian dalam siklus tanam berdampak langsung pada stabilitas ekonomi rumah tangga petani. Pada musim hujan mereka masih bisa bekerja di lahan, tetapi ketika kemarau tiba, mereka kehilangan mata pencaharian. Tidak sedikit dari mereka yang kemudian terpaksa merantau ke kota untuk mencari pekerjaan sementara demi mencukupi kebutuhan keluarga.
Fenomena migrasi musiman ini membawa dampak sosial yang tidak kecil. Kehidupan keluarga menjadi terpecah, anak-anak tumbuh dengan pengasuhan yang tidak utuh, dan kehidupan sosial di desa menjadi kurang aktif. Selain itu, potensi pengembangan pertanian lokal tidak dapat berkembang optimal karena kurangnya kontinuitas tenaga kerja dan perhatian kebijakan.
Apa yang Bisa Dilakukan Pemerintah Daerah?
Untuk menciptakan pemerataan dalam sektor pertanian, Pemerintah Kabupaten Probolinggo perlu menyusun strategi dan kebijakan yang inklusif terhadap kebutuhan petani tadah hujan. Beberapa langkah strategis berikut dapat menjadi bagian dari solusi:
1. Pembangunan Infrastruktur Air Skala Lokal
Pemerintah daerah perlu memperluas pembangunan sarana penampungan air seperti embung, kolam tadah hujan, dan sumur dalam di daerah yang belum memiliki akses air. Teknologi irigasi hemat air seperti irigasi tetes juga bisa dikenalkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air.
2. Diversifikasi Komoditas Tahan Kering
Petani tidak harus terus bergantung pada komoditas yang membutuhkan banyak air seperti padi dan jagung. Alternatif tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan seperti porang, sorgum, dan beberapa jenis tanaman herbal bisa menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas di musim kemarau.
3. Edukasi dan Pelatihan Pertanian Adaptif
Pemerintah perlu memberikan pelatihan yang fokus pada teknik pertanian adaptif, seperti penggunaan mulsa, sistem tumpangsari, dan konservasi tanah. Edukasi ini penting agar petani mampu menyesuaikan pola tanam dengan kondisi iklim yang dinamis.
4. Program Padat Karya Musiman
Untuk mengatasi pengangguran musiman saat lahan tidak bisa digarap, program padat karya berbasis desa bisa menjadi pilihan. Misalnya pengelolaan pupuk organik, rehabilitasi saluran air, atau pengolahan hasil pertanian yang bernilai tambah.
5. Pemetaan Wilayah Rentan Kekeringan
Pemerintah daerah bersama dinas terkait perlu melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang rentan terhadap kekeringan dengan berbasis data dan teknologi. Informasi ini dapat digunakan untuk merancang program bantuan secara tepat sasaran.
Jangan Ada Petani yang Ditinggalkan...!
Keresahan ini lahir dari kenyataan di lapangan. Ketimpangan akses terhadap sumber air telah menciptakan kesenjangan dalam aktivitas pertanian dan berdampak pada stabilitas ekonomi keluarga petani kecil. Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian serius terhadap kelompok petani yang bertani dalam keterbatasan.
Tidak semua petani memiliki akses ke sumur dangkal atau sumber mata air pegunungan. Oleh karena itu, sudah saatnya petani tadah hujan menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan pertanian yang adil dan berkelanjutan.
Ketahanan pangan tidak cukup dibangun melalui teknologi atau modal, tetapi juga melalui keberpihakan pada mereka yang selama ini terpinggirkan. Dalam pembangunan pertanian, tidak boleh ada petani yang ditinggalkan.
-------------------------
Inisiatif Hijau 2025