Probolinggo, Ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Probolinggo terus menjadi sorotan publik. Masyarakat dari berbagai pelosok, terutama di wilayah seperti Krucil, Bermi, Tongas, Kuripan, hingga Sumber dan Sukapura, mengeluhkan kondisi jalan yang rusak parah dan membahayakan keselamatan. Kerusakan tersebut tak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan sosial warga.
barometerindonesianews.com
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, H. Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si, dalam sebuah pernyataan menegaskan bahwa perbaikan jalan Krucil menjadi prioritas karena merupakan jalur vital penghubung berbagai desa dan kawasan ekonomi. Namun, keterbatasan anggaran akibat pergeseran alokasi dana disebut menjadi penghambat utama. Rencana perbaikan jalan melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD) tahun 2024 senilai Rp 24 miliar pun tertunda karena pengalihan dana. Di sisi lain, data Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 mencatat alokasi anggaran sebesar Rp131,2 miliar untuk penyelenggaraan jalan kabupaten/kota dan Rp10 miliar untuk penggantian enam jembatan. Bahkan, pagu indikatif untuk tahun 2026 direncanakan mencapai Rp885,6 miliar. Sayangnya, alokasi besar ini dinilai belum menjawab permasalahan nyata yang dihadapi warga di pelosok kabupaten.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Probolinggo menyampaikan kritik terhadap ketidakseimbangan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. "Kami melihat lemahnya pengawasan, minimnya transparansi, dan ketidakberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan dasar masyarakat di daerah-daerah yang selama ini kurang tersentuh perhatian pemerintah," ungkap Kiki Maulia Mufidah, Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Probolinggo. HMI menilai bahwa pemerintah perlu menetapkan skala prioritas pembangunan yang lebih adil dan merata. "Probolinggo bukan hanya Kraksaan dan sekitarnya. Ada Tongas hingga Paiton yang juga membutuhkan perhatian. Seperti pepatah, Indonesia besar bukan karena terang lampu Monas, tetapi karena lilin-lilin kecil di desa-desa. Probolinggo pun begitu, bukan karena gemerlap lampu di Kraksaan," lanjut Kiki. Dalam kondisi infrastruktur yang buruk, aktivitas warga menjadi terganggu. Anak-anak kesulitan bersekolah, petani dan pedagang terkendala menjual hasil panen dan dagangan mereka, serta layanan kesehatan pun terhambat karena sulitnya akses jalan. HMI Cabang Probolinggo menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra kritis yang konstruktif, mengawal jalannya pembangunan agar berpihak pada rakyat dan bukan sekadar serapan anggaran belaka.